Senin, 20 November 2017

GP Ansor Nilai Polri Malas Bekerja

Jakarta, IPNU Tegal

Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid menyayangkan pembatalan penayangan film Hanung Bramantyo.

"Indonesia itu negara hukum. Harusnya aparat keamanan memberikan jaminan dan perlindungan keamanan kepada pihak manapun warga negara Indonesia, termasuk SCTV, untuk bekerja sesuai dengan koridor hukum," kata Nusron tadi malam (28/8).

GP Ansor Nilai Polri Malas Bekerja (Sumber Gambar : Nu Online)
GP Ansor Nilai Polri Malas Bekerja (Sumber Gambar : Nu Online)

GP Ansor Nilai Polri Malas Bekerja

“Kalau polisi menjamin keamanan, pasti SCTV tidak ketakutan dan membatalkan penayangan. Ini tanda-tanda polisi malas. Bisa bahaya negeri ini,” tegasnya.

Nusron menjelaskan, kondisi ini pertanda kegagalan negara dalam menjamin keamanan dan memberikan perlindungan bagi warga negara, dan gampang ditekan kelompok2 tertentu. Ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat.

“FPI mengklaim alasannya ada fatwa MUI. Sementara KH Maruf Amin dari MUI menyatakan belum mengeluarkan fatwa. Kalau toh ada fatwa MUI pun, tidak boleh ada pihak manapun kecuali instrumen negara yg bisa membatalkan atau meminta agar film ? ditunda penayangannya,” lanjutnya.

IPNU Tegal

“Hari ini filmnya Hanung, bisa siapa lagi kita tidak tahu. Aparat hukum dan keamanan menyatakan seakan-akan biasa. Dulu di Tasikmalaya minta dihentikan. Polisi juga diam dan cenderung mengabaikan. Dimana letaknya aparatur negara ini?”

Film "?" (baca tanda tanya) berkisah tentang aktivis Banser yang tewas kena bom ketik menjaga perayaan hari Natal serta menggambar kondisi kebhinekaan bangsa Indonesia dengan muamalah antara orang Jawa yang Islam dan orang Tionghoa yang Konghucu.

Sutradara film "?" Hanung Bramantyo yang ikut pertemuan dengan Nusron Wahid semalam menyampaikan, film “?” sudah lolos Lembaga Sensor Film. Komisi Penyiaran Indonesia juga mendukung penyiaran film tersebut.

IPNU Tegal

"Tak ada alasan hukum bagi SCTV untuk batal tayang film itu," tegas Hanung yang juga aktivis lembaga kebudayaan Muhammadiyah.

Sangat disayangkan, SCTV takut pada gertakan Front Pembela Islam. Corporate secretary SCTV? Hardijanto Soeroso memutuskan batal ditayangkan film tersebut dalam pertemuan dengan delegasi FPI selama 20 menit, Sabtu (27/8). Menurut informasi lain, film "?" akan ditanyangkan SCTV hari Ahad, 4 September 2011.

Ormas besar dan berpengaruh di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, tak bersuara. Tampaknya mereka tidak mempermasalahkan film ini, lebih-lebih organisasi kepemudaan di lingkungan NU Gerakan Pemuda Ansor mendukung penuh film ini.

"Saya punya catatan kritis untuk film ?, tapi secara umum bagus. Ini pendidikan untuk kita semua," kata Nusron.

Penulis: Hamzah Sahal

Dari Nu Online: nu.or.id

IPNU Tegal Doa, Pesantren, AlaSantri IPNU Tegal

PonPes Darussalam Jatibarang. GP Ansor Nilai Polri Malas Bekerja di PonPes Darussalam Jatibarang ini merupakan bukan asli tulisan admin, oleh karena itu cek link sumber.


EmoticonEmoticon

Nonaktifkan Adblock Anda

Perlu anda ketahui bahwa pemilik situs PonPes Darussalam Jatibarang sangat membenci AdBlock dikarenakan iklan adalah satu-satunya penghasilan yang didapatkan oleh pemilik PonPes Darussalam Jatibarang. Oleh karena itu silahkan nonaktifkan extensi AdBlock anda untuk dapat mengakses situs ini.

Fitur Yang Tidak Dapat Dibuka Ketika Menggunakan AdBlock

  1. 1. Artikel
  2. 2. Video
  3. 3. Gambar
  4. 4. dll

Silahkan nonaktifkan terlebih dahulu Adblocker anda atau menggunakan browser lain untuk dapat menikmati fasilitas dan membaca tulisan PonPes Darussalam Jatibarang dengan nyaman.

Jika anda tidak ingin mendisable AdBlock, silahkan klik LANJUTKAN


Nonaktifkan Adblock